TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menghadiri kegiatan diskusi dengan ratusan pemuda di DI Yogyakarta dalam acara Desak Anies Jogja di Eternity Coffee, Kabupaten Sleman, Minggu (22/10/2023).
Dalam forum yang berlangsung hampir dua jam tersebut, kaum muda Jogja dari berbagai kalangan seperti mahasiswa hingga santri antusias menyampaikan ragam pertanyaan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Mulai dari isu lokal terkait kebijakan upah murah di Jogja hingga persoalan sampah yang tak kunjung tertangani.
Terkait masalah UMP DIY, Anies menganggap pemerintah perlu mendorong iklim kegiatan usaha yang kondusif, khususnya bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah.
Sektor keuangan saat ini, menurut Anies masih memberikan prioritas kepada sektor formal.
Sehingga pelaku usaha informal justru kesulitan mengembangkan usahanya. Misalnya ketika ingin mengakses pinjaman perbankan.
Jika sektor informal tumbuh subur, Anies meyakini sebagian besar masyarakat akan memiliki penghasilan di atas upah minimum yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau itu ada maka dia akan bisa berusaha dan pendapatannya justru bisa lebih tinggi daripada upah minimal provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Anies.
Dia melanjutkan, pemerintah juga harus mendorong kaum muda agar tidak menjual tenaga sebagai pekerja tapi mendorong kegiatan usaha.
Negara pun bertugas untuk meningkatkan kesempatan usaha dengan memberi insentif seperti kemudahan izin mendirikan usaha mikro dan kecil, pembebasan pajak, serta akses pembiayaan non formal dan informal.
Sementara terkait persoalan sampah, Anies mengajak masyarakat, korporasi dan sejumlah stakeholder untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk menekan produksi sampah sejak di level rumah tangga.
Lebih lanjut Anies, menyebut sampah berikut persoalan perkotaan lainnya akan bisa diselesaikan jika masing-masing kepala daerah diberi key performance indicator atau KPI.
Pasalnya hingga saat ini tidak ada semacam guidline yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala daerah saat memimpin.
“Pusat berikan otoritas kepada daerah berikut KPI-nya, jika tidak melaksanakan umumkan dan beri disinsentif. Itu esensi desentralisasi dan otonomi daerah, bukan pemerintah pusat mengambil urusan daerah,” tegas Anies.
Selain itu, muncul ragam pertanyaan seputar tragedi Kanjuruhan, Omnibus Law dan ragam kebijakan pemerintah hari ini yang bermasalah.
Anies menegaskan membuka peluang untuk merevisi ragam kebijakan itu, termasuk membuka kembali penanganan kasus Kanjuruhan.
“Apa perubahan itu? Prinsipnya, Apa yang harus ditingkatkan dari yang sudah ada, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dihentikan, dan apa yang belum ada yang harus dikerjakan,” pungkas Anies.
Sementara Ketua Panitia sekaligus Koordinator Jaringan Bersama Indonesia, Muhammad Farhan mengungkapkan, suara kaum muda Jogja harus didengar dan diperjuangkan oleh Anies Baswedan sebagai satu-satunya capres yang lahir dan tumbuh di Jogja.
“Jogja adalah episentrum pergerakan, sejarah sudah membuktikan pergerakan kaum muda selalu dimulai dari Jogja. Kalau Pak Anies mau serius bergerak untuk keadilan sosial, tidak bisa tidak mendengar kaum muda Jogja,” kata Farhan. ( Tribunjogja.com )
